Oleh : Adi Rasmiadi
Pukanews.com, OKI – Tanah tempat ku berpijak kembali tercoreng oleh isu hangat terkait praktik jual beli jabatan. Kabarnya, untuk bisa menduduki sebuah jabatan seseorang harus mengeluarkan uang sebesar Rp20 juta hingga Rp30 juta.
Bahkan, kuat dugaan ada oknum camat yang dikabarkan menghabiskan Rp70 juta hanya untuk menduduki posisi tertinggi di sebuah kecamatan.
Praktik jual beli jabatan ini tentu sangat memprihatinkan. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi di daerah ini sudah terkotori oleh praktik korupsi.
Uang telah menjadi nilai tertinggi yang menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan tertentu.
Praktek jual beli jabatan ini ibarat menjadikan pejabat sebagai barang dagangan. Mereka diperjualbelikan layaknya sembako di pasar.
Yang berhak mendapatkan jabatan bukan lagi orang yang memiliki kompetensi dan integritas, melainkan orang yang memiliki uang.
Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat. Mereka akan mendapatkan pelayanan dari pejabat yang tidak kompeten dan tidak memiliki integritas. Akibatnya, pembangunan di daerah pun akan menjadi terhambat.
Praktik jual beli jabatan ini juga menunjukkan bahwa birokrasi di disini sudah dikuasai oleh oligarki.
Sejumlah orang tertentu yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, menggunakan uang untuk mendapatkan jabatan yang mereka inginkan.
Hal ini tentu sangat berbahaya. Sebab, oligarki birokrasi akan semakin mempersempit ruang bagi orang-orang yang ingin maju secara profesional.
Pemerintah Daerah harus segera mengambil tindakan tegas untuk memberantas praktik jual beli jabatan ini.
Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan audit internal dan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat.
Selain itu, Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengisian jabatan.
Hal ini bisa dilakukan dengan membuat mekanisme yang lebih ketat dan melibatkan masyarakat dalam proses seleksi.
Masyarakat juga harus kritis terhadap praktik jual beli jabatan ini. Masyarakat harus berani bersuara dan melaporkan oknum-oknum yang terlibat kepada pihak yang berwenang.
Dengan kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat, praktik jual beli jabatan ini bisa diberantas. Sehingga, birokrasi di daerah ini bisa menjadi lebih bersih dan profesional.
