Reporter : Imran Alwi. Fuad
PUKA NEWS, FAKFAK, PAPUA BARAT – Pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, yang meminta masyarakat untuk tidak menyalahkan pemerintah atas kesulitan mencari pekerjaan dan mengajak untuk introspeksi diri, menuai kritik tajam dari sejumlah warga Papua.
Dalam sebuah unggahan yang viral di media sosial, seorang warga menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan tersebut, terutama dengan merujuk pada kebijakan pemerintah terkait aktivitas pertambangan di wilayah Raja Ampat.
“Kami tidak setiap hari datang ke rumah pejabat untuk meminta makan atau pekerjaan. Tapi saat tambang nikel masuk ke tanah kami tanpa pertimbangan yang matang, lalu masyarakat disuruh introspeksi diri? Itu menyakitkan,” tulis warga tersebut dalam sebuah unggahan di Facebook, Sabtu (7/6/2025).
Warga tersebut juga menyoroti masuknya perusahaan tambang asing ke wilayah Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keindahan alam yang mendunia. Menurutnya, langkah ini mencerminkan ketidakpekaan pemerintah terhadap nilai-nilai adat dan lingkungan di Papua.
“Raja Ampat adalah simbol keindahan dan kearifan lokal masyarakat Papua. Kehadiran tambang bukan hanya mengancam ekosistem, tetapi juga mencederai hak-hak masyarakat adat,” tulisnya lagi.
Ia menambahkan bahwa praktik semacam ini hanya memperkuat sentimen ketidakadilan yang selama ini dirasakan masyarakat Papua, dan menjadi salah satu alasan mengapa sebagian kalangan menyerukan kemerdekaan.
“Pemerintah seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan sebagai pihak yang membuka jalan bagi perusahaan yang mengeksploitasi tanah dan laut kami. Kami butuh kebijakan yang berpihak, bukan pernyataan yang menyalahkan rakyat,” lanjutnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Investasi terkait kritik warga tersebut. Namun, pernyataan Menteri Bahlil itu telah memicu diskusi hangat di ruang publik, terutama mengenai hubungan pemerintah pusat dengan masyarakat di wilayah timur Indonesia.
