PUKANEWS.COM, FAKFAK — Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non-Database Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Senin, (14/4/2025.
Pantauan media ini, aksi yang dilakukan tersebut guna menuntut kejelasan status kepegawaian mereka yang sampai saat ini belum terakomodasi dalam database BKN.
Aksi unjukrasa ini dipimpin langsung Ketua Aliansi Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Fakfak, Hamzah Tunggin, yang juga bertindak sebagai koordinator lapangan.
Kepada Wartawan Hamzah mengatakan, kehadiran mereka bukan tanpa dasar, melainkan dilengkapi dengan bukti data mereka sebanyak 1.261 tenaga honorer yang saat ini belum terdaftar dalam sistem kepegawaian nasional.
“Hari ini, kami Aliansi Honorer Non-Database datang ke Gedung DPRD Fakfak bukan sekadar datang begitu saja. Tetapi kami datang dengan membawa bukti bahwa terdapat 1.261 orang tenaga honorer Non-Database yang belum terakomodasi dalam data BKN Kabupaten Fakfak,” ujarnya.
Dalam aksi yang dilakukan tersebut, massa unjukrasa mendesak agar DPRD Fakfak dapat menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Fakfak guna dapat memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan terkait status mereka.
“Kami Aliansi honorer Non-Database Kabupaten Fakfak hari ini kami menuntut agar Sekda dan BKPSDM segera hadir dan mendata ulang 1.261 orang honorer yang belum terdaftar dalam database. Kami ingin ada kejelasan status kepegawaian kami, bukan janji-janji tanpa kepastian,” tegasnya.
Dalam aksi ini, mereka juga menyerukan agar seluruh nama honorer yang belum masuk dalam sistem segera dimasukkan ke dalam database BKN, sebagai langkah awal pengakuan terhadap keberadaan mereka dalam struktur pemerintahan daerah Kabupaten Fakfak.
Dalam aksi tersebut, terlihat massa aksi membawa sejumlah selebaran yang berisi daftar nama dan tuntutan mereka dan berharap agar langkah ini dapat mempercepat proses penetapan status kepegawaian yang layak dan sesuai dengan hak-hak mereka sebagai tenaga kerja yang telah mengabdi bertahun-tahun di lingkup Pemerintah Kabupaten Fakfak.
Hamzah juga secara khusus meminta perhatian dari Komisi I DPRD Fakfak agar menyuarakan aspirasi para honorer ini dalam forum resmi dan mendorong langkah-langkah nyata dari pihak eksekutif.
“Pada hari ini, kami meminta agar Komisi I DPRD Fakfak dapat mengambil peran aktif dalam memperjuangkan nasib kami. Jangan biarkan status kepegawaian kami ini terus menggantung tanpa kejelasan apa-apa,” tegasnya.
Terakhir Hamzah menambahkan, terkait hal tersebut, pihaknya akan terus mengawal proses ini hingga adanya keputusan yang adil.
Harapannya, baik DPRD maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak agar dapat segera merespons tuntutan tersebut secara serius dan bertanggung jawab, demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi di daerah atau negeri Mbaham Matta ini.
Penulis : Imran Alwi. Fuad
