PUKANEWS.COM, JAKARTA, 14 Oktober 2026 – Penunjukan Menteri Perdagangan Budi Santoso sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Nusa Tenggara Barat menuai gelombang kritik tajam. Langkah politik tersebut dinilai keliru dan berpotensi memecah fokus menteri di tengah kondisi tata kelola perdagangan nasional yang sedang menghadapi berbagai persoalan berat.
Co-Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna, menegaskan bahwa jabatan menteri merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan komitmen serta konsentrasi penuh. Keterlibatan Menteri Perdagangan dalam urusan konsolidasi partai di tingkat daerah dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap tugas utama Kementerian Perdagangan yang memerlukan penanganan intensif.
Saat ini sektor perdagangan nasional dihadapkan pada sejumlah masalah mendasar, di antaranya polemik tata kelola minyak goreng program pemerintah, MinyaKita, yang kerap mengalami kelangkaan pasokan serta lonjakan harga di atas Harga Eceran Tertinggi di berbagai wilayah. Selain itu, indeks dan kinerja perdagangan nasional menunjukkan tren yang kurang menggembirakan akibat pelemahan daya beli masyarakat, fluktuasi harga bahan pokok, hingga ketidakpastian regulasi impor yang berdampak langsung pada keberlangsungan industri manufaktur dan pelaku UMKM domestik.
Penunjukan Budi Santoso oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dilakukan untuk memimpin konsolidasi organisasi pasca pemecatan ketua terdahulu di NTB. Meskipun Budi mengklaim koordinasi kepartaian akan tetap dijalankan dari Jakarta, para pengamat dan aktivis menilai bahwa membagi konsentrasi antara kebijakan publik strategis nasional dan agenda politik struktural daerah sangat sulit dilakukan secara optimal.
Mengingat krusialnya target pencapaian pertumbuhan ekonomi serta perbaikan daya saing pasar dalam negeri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Forum Intelektual Muda mendorong Kepala Negara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pembantunya.
Jika Menteri Perdagangan tidak mampu memprioritaskan penyelesaian masalah MinyaKita dan pemulihan indeks perdagangan, maka perombakan atau reshuffle kabinet menjadi opsi yang sangat rasional demi mengembalikan efektivitas tata kelola perdagangan nasional.
Muhammad Ichsan
