PUKANEWS.COM, KAYUAGUNG – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meninjau lokasi rencana pembangunan Daerah Operasional (Daops) Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Rabu (26/8/2026).
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari persiapan pembangunan Daops yang diharapkan memperkuat sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di OKI, salah satu daerah dengan kawasan gambut terluas di Sumatera Selatan.
Tim KLH/BPLH dipimpin Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan pada Deputi Penegakan Hukum KLH/BPLH, Drs. Dasrul Chaniago, M.M., M.E., M.H. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi dan lahan yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten OKI.
Daops Penanggulangan Kebakaran Lahan nantinya direncanakan menjadi pusat operasional pengendalian karhutla. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mempercepat koordinasi, mobilisasi personel dan peralatan, serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kebakaran, terutama di kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Dasrul mengatakan, pembangunan Daops akan memperkuat sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten OKI.
“Daops akan menjadi penguat sistem penanganan karhutla di OKI. Kami siap mendukung penuh pelaksanaan pembangunan agar operasional pengendalian kebakaran di daerah semakin efektif,” ujar Dasrul.
Kawasan Gambut Luas
Bupati Ogan Komering Ilir Muchendi Mahzareki menyambut baik rencana pemerintah pusat tersebut. Pembangunan Daops dinilai penting mengingat Kabupaten OKI memiliki kawasan gambut yang luas. Sekitar 60,15 persen wilayah OKI merupakan kawasan gambut, atau mencakup sekitar 49,3 persen dari total ekosistem gambut di Sumatera Selatan.
Kondisi tersebut menjadikan OKI sebagai salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama ketika musim kemarau.
“Sekitar 60,15 persen wilayah Kabupaten OKI merupakan kawasan gambut, atau mencakup sekitar 49,3 persen dari total ekosistem gambut di Sumatera Selatan. Tentu Kabupaten OKI membutuhkan dukungan pemerintah pusat,” ujar Muchendi.
Pemkab OKI terang dia telah menyiapkan lahan. Kesiapan lahan tersebut, kata Muchendi, merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla melalui dukungan pemerintah pusat.
Menghadapi bencana asap 2026, menurut Muchendi, pemerintah daerah terus memperkuat langkah pencegahan hingga penanggulangan dengan melibatkan seluruh unsur, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa.
“Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang. Karena itu, kami terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan dengan melibatkan Forkopimda, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa,” kata Muchendi.
Atensi Menteri LH/BPLH
Pembangunan Daops Penanggulangan Kebakaran Lahan merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Kabupaten OKI kepada KLH/BPLH.
Usulan tersebut mendapat respons positif setelah pemerintah daerah memenuhi salah satu persyaratan utama pembangunan, yakni menyediakan lahan yang telah bersertifikat.
Pemerintah pusat selanjutnya memprioritaskan pembangunan Daops di Kabupaten OKI mulai tahun 2027. Fasilitas tersebut diproyeksikan menjadi salah satu penguat sistem pengendalian karhutla di wilayah OKI.
“Persoalan lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama. Usulan dari Pemerintah Kabupaten OKI akan kami tindak lanjuti sesuai prioritas,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat saat beraudiensi dengan Bupati OKI Juli lalu.
Menteri Jumhur menyatakan pemerintah pusat akan menindaklanjuti kebutuhan Kabupaten OKI sesuai dengan skala prioritas.
Artini
