INDRALAYA, PUKANEWS.COM – Sebagai wujud komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan yang transparan dan akuntabel, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir kembali menggelar agenda penting terkait evaluasi kinerja pemerintah daerah. Gedung Paripurna DPRD Ogan Ilir menjadi saksi kelanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/4/2026).
Rapat Paripurna yang memasuki tahap pembicaraan tingkat kesatu lanjutan ini mengagendakan penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah didelegasikan sebelumnya. Jalannya persidangan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Ogan Ilir, Ahmad Syafe’i, dalam suasana yang tertib, harmonis, dan konstruktif.
Mewakili Bupati Ogan Ilir, Wakil Bupati H. Ardani hadir secara langsung untuk membacakan tanggapan serta jawaban resmi pemerintah daerah. Paparan ini merupakan respons balik eksekutif atas berbagai masukan, catatan kritis, serta saran membangun yang sebelumnya dilemparkan oleh tujuh fraksi DPRD Ogan Ilir pada paripurna terdahulu.
Pimpinan dan jajaran DPRD Ogan Ilir memandang bahwa proses jawab-menjawab antarlembaga ini bukan sekadar formalitas birokrasi tahunan. Momentum ini merupakan titik krusial di mana pihak eksekutif wajib memberikan penjelasan mendalam dan transparan mengenai realisasi anggaran serta capaian program kerja yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Hadirnya para anggota DPRD bersama unsur Forkopimda dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperlihatkan bahwa setiap kebijakan strategis daerah berada di bawah pantauan dan evaluasi yang ketat.
Wakil Ketua II DPRD Ogan Ilir, Ahmad Syafe’i, menegaskan bahwa transparansi dan komunikasi dua arah antarlembaga adalah harga mati dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sehat, bersih, dan berintegritas di Bumi Caram Seguguk.
Dari podium rapat, jawaban resmi yang dibacakan oleh Wakil Bupati mencakup berbagai aspek fundamental pembangunan daerah sepanjang tahun 2025, mulai dari akselerasi infrastruktur hingga optimalisasi pelayanan dasar bagi masyarakat.
Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh para camat se-Kabupaten Ogan Ilir. Kehadiran para camat dinilai sangat penting mengingat mereka merupakan garda terdepan pelaksana kebijakan di lapangan, yang wilayahnya kerap menjadi poin utama dalam materi pandangan umum fraksi-fraksi dewan.
Rangkaian persidangan ini menegaskan bahwa mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Ogan Ilir berjalan sangat baik dan berada di jalur yang tepat. Dengan tuntasnya agenda penyampaian jawaban Bupati ini, proses evaluasi LKPJ 2025 secara resmi akan berlanjut ke tahap pendalaman di tingkat komisi-komisi DPRD guna memastikan penilaian kinerja pemerintah daerah tetap berjalan objektif, akurat, dan akuntabel. (Adv)
