OKI, PUKANEWS.COM — Bupati Ogan Komering Ilir, H. Muchendi Mahzareki, bergerak cepat merespons penyusutan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026. Ia berkeliling ke sejumlah kementerian dan lembaga pusat untuk mengamankan dukungan program agar pembangunan di OKI tak tersendat.
OKI diperkirakan kehilangan Rp245 miliar dari transfer pusat tahun depan. Tekanan fiskal ini membuat pemerintah daerah harus putar otak.
“Ini untuk mensinkronkan program pusat dan daerah. Meski TKD turun, OKI tetap harus dapat dukungan program strategis,” kata Muchendi seusai bertemu Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Kamis, 6 November 2025.
Muchendi menilai komunikasi langsung dengan kementerian menjadi kunci agar kebijakan daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional. “Penting untuk menjaga sinkronisasi kebijakan,” ujarnya.
Bahas Infrastruktur, RTLH, hingga Kampung Nelayan
Di BP Taskin, Bupati Muchendi diterima langsung oleh Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sujatmiko. Pembahasan difokuskan pada dukungan pendanaan pembangunan infrastruktur dasar, sanitasi dan air bersih, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Salah satu yang dibahas ialah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) program arahan Presiden Prabowo yang digarap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“OKI sudah mengusulkan delapan desa di empat kecamatan. Kami berharap BP Taskin mengawal usulan ini,” kata Muchendi.
BP Taskin Siapkan Intervensi Sembilan Sektor
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyatakan lembaganya akan mengintervensi sembilan sektor strategis: pangan, hunian, pengolahan, industri kreatif, kesehatan, digital, pendidikan, transportasi, dan energi terbarukan.
“Pendekatan ini untuk menggerakkan ekonomi masyarakat miskin secara langsung,” ujarnya.
Sementara Deputi BP Taskin, Dr. Zaidirina, menjelaskan bahwa lembaganya menyiapkan Rencana Induk (Rimduk) sebagai pedoman daerah dalam menjalankan program lintas kementerian. Ia juga memaparkan pola pemberdayaan pertanian yang akan dijalankan: identifikasi warga miskin secara langsung, lalu pemberian bantuan sesuai kondisi.
“Kalau punya lahan, kita beri alat dan mesin pertanian. Kalau lahannya sempit, kami bantu ternak ayam 50 ekor. Dua tahun cukup untuk keluar dari garis kemiskinan,” kata Zaidirina.
Program itu menjadi pilot project di sepuluh kabupaten dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi namun dipimpin kepala daerah yang dianggap progresif.
“Tujuannya bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi mengubah struktur ekonomi lokal melalui pertanian rakyat dan usaha kecil,” ujarnya.
Reporter : Artini
