Fakfak, Papua Barat – Pukanews.com – Dalam kontestasi Pilkada. Siapa yang paling berpotensi melakukan kecurangan di Pilkada 2024? Ini pernyataan umum di Pilkada yang di selenggarakan di 37 Provinsi, 415 Kabupaten 92 kota yang diikuti 1553 PASLON, jawaban orang awam seperti ZB yang berpotensi curang adalah Pertahana/ Incumbent.
Namun Menurut Ketua Bawaslu yang turut mengawasi potensi majunya kapala daerah Pertahana maupun pejabat kapala daerah sebagai peserta pemilihan Kapala Daerah (Pilkada) 2024, merupakan salah satu isu krusial pada penyelenggaraan Pilkada 2024. Bahwa majunya elite birokrasi yang memiliki jabatan strategis di daerah berpotensi memicu terjadinya pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Mobilisasi ASN merupakan, sarana efektif guna mendongkrak suara calon, mobilisasi aparatur birokrasi untuk memenangkan dirinya.”tegas ZB. Oleh karena itu, pengawasan secara ketat terhadap aktivitas politik dari para Pertahana sangat di perlukan
Sesungguhnya Pertahana tidak perlu kuatir jika masyarakat di daerahnya mengapresiasi Kinerja dan pembangunan dilakukan selama periode kepimpinannya sebaliknya, jika Pertahana tidak memiliki prestasi yang dirasakan langsung masyarakat di daerahnya, maka akan cenderung melakukan segala cara memenangkan kontestasi, terutama dengan menggunakan, anggaran dan jajaran birokrasi yang dipimpinnya. Pencitraan politik sebenarnya tidak banyak manfaatnya ketiga masyarakat sudah paham dan dan punya pandangan terhadap kinerja Pertahana.
Pertanyaan sederhananya: apakah kebijakan pertahana selama menjabat membuat hidup masyarakat di daerahnya menjadi lebih baik?.
Persepsi masyarakat sangat sederhana Idak muluk-muluk, ukurannya adalah ekonomi. jika baik, Pertahana jika lolos, jika buruk, Paslon lain take over. Isu ekonomi masyarakat ( kesejahteraan) bisa menyebabkan Pertahana game over (tumbang). Popularitas Pertahana yang relatif tinggi, akan sia-sia jika tingkat kesukaan publik (likeability) di wilayahnya rendah karena merosotnya kehidupan ekonomi.
Sementara competitor (contoh : pasangan SANTUN di Fakfak) mereka butuh usaha lebih keras untuk mengenalkan diri kepada masyarakat Sepajang hari. Dalam proses- proses penganalan kepada masyarakat, bersifat natural dan bekerja keras tawarkan program unggulan yang konstitusional dibidang ekonomi dsb.
Kalau ada yang menuduh competitor lakukan kecurangan, apa dasarnya?? Competitor seperti SANTUN tidak punya relasi kekuasaan, tidak punya kemampuan lakukan power sharing dengan pihak penyelenggara dan pengawas pemilu maupun mobilisasi ASN, kampung dan RT
Lihat saja sampai – sampai masyarakat dugaan kecurangan di Bawaslu Jakarta, bukti mereka tidak punya akses didaerah
Menuduh Kecurangan Pilkada Kepada Kompetitor SANTUN hanyalah pengalihan Issue.
( Jefri Bernardus )
