Reporter: Imran Alwi. Fuad
FAKFAK, PUKANEWS.COM – Polemik mewarnai pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Barat tahun 2025. Sejumlah pengurus cabang menilai jalannya Musda tidak transparan dan berpotensi menimbulkan ketegangan di antara kader.
Ketua Umum terpilih Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Fakfak, Mohammad Ali Sagara, mendesak Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI turun tangan menindaklanjuti dugaan ketidakjujuran dalam pelaksanaan Musda tersebut.
“Kami meminta BPP untuk turun tangan karena kami melihat pelaksanaan Musda BPD Papua Barat saat ini tidak jujur dan tidak berjalan dengan damai,” ujar Ali Sagara kepada media ini, Kamis (6/11/2025) malam.
Menurut Ali, pihaknya telah menyerahkan file Kartu Tanda Anggota (KTA) sesuai permintaan panitia. Namun hingga kini, belum ada kejelasan bagi BPC-BPC yang belum dilantik.
“Kami sudah mengirimkan data KTA sesuai permintaan. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan untuk kami yang belum dilantik. BPC-BPC yang sudah dilantik pun seharusnya menunjukkan bukti KTA, jangan hanya menyerahkan data tanpa transparansi,” katanya.
Ali menilai ada indikasi ketidakterbukaan dalam proses Musda yang sedang berjalan. Ia juga menyoroti dugaan adanya pihak yang memanfaatkan nama pengusaha muda Papua Barat untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Jangan jadikan kami anak-anak asli Papua sebagai tameng untuk kepentingan pihak tertentu. Kami merasa tidak dihargai dalam proses Musda ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ali menyebut ada kejanggalan dalam pengumpulan data KTA yang dijanjikan akan dibayarkan oleh BPD, padahal proses pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh masing-masing BPC.
“Kami daftar sendiri, tapi tiba-tiba diminta data KTA dengan alasan nanti BPD yang bayar. Ini membingungkan dan terkesan tidak profesional,” ujarnya.
Ali berharap BPP HIPMI segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar pelaksanaan Musda BPD Papua Barat bisa berjalan sesuai semangat kekeluargaan, profesionalisme, dan prinsip transparansi sebagaimana nilai dasar organisasi HIPMI.
“Kami berharap BPP hadir dan menertibkan agar proses Musda ini berjalan jujur, terbuka, dan menghargai semua pengurus daerah, terutama kader-kader asli Papua,” pungkasnya. (*)
