Reporter: Imran Alwi. Fuad
FAKFAK, PAPUA BARAT – PUKANEWS.COM — Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Fakfak secara tegas meminta agar pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Papua Barat ditunda.
Permintaan ini disampaikan karena tahapan MUSDA dinilai berjalan terlalu singkat, tertutup, dan belum melibatkan seluruh cabang yang sah di wilayah Papua Barat.
Ketua BPC HIPMI Fakfak, Moh Ali Sagara, menyampaikan bahwa tahapan MUSDA yang sedang berlangsung saat ini tidak mencerminkan semangat demokrasi dan kekeluargaan yang menjadi dasar organisasi HIPMI.
“Kami merasa tahapan MUSDA ini dilakukan terlalu terburu-buru dan seakan-akan mengabaikan keberadaan BPC lainnya. Sebagian besar, termasuk Fakfak, belum dilantik secara resmi. Seharusnya pelantikan diselesaikan terlebih dahulu sebelum MUSDA dilaksanakan,” ujar Ali Sagara melalui pesan tertulisnya yang di terima awak media ini di Fakfak, Rabu (5/11/2025).
Menurutnya, proses pendaftaran dan pengembalian berkas calon ketua yang hanya dibuka selama satu malam juga menimbulkan kesan tidak transparan dan berpotensi menutup peluang bagi calon lain.
“Jadwal pendaftaran yang hanya satu malam sangat tidak adil. Kami khawatir ini menghambat kader lain yang ingin maju sebagai calon Ketua BPD HIPMI Papua Barat. Proses seperti ini bisa merugikan banyak pihak,” tegas Ali.
Dalam surat resmi bernomor 002/BPC-HIPMI/FF/XI/2025 yang dikirimkan ke Ketua Umum BPP HIPMI di Jakarta, BPC HIPMI Fakfak mengajukan tiga poin permintaan penting, yaitu:
1. Peninjauan kembali jadwal tahapan MUSDA agar lebih realistis dan inklusif.
2. Penambahan waktu persiapan bagi seluruh BPC agar dapat berpartisipasi secara maksimal.
3. Keterlibatan hanya bagi BPC yang telah sah dan dilantik, sesuai ketentuan organisasi HIPMI.
Ali menambahkan, desakan ini bukan bentuk penolakan terhadap proses MUSDA, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas dan marwah organisasi.
“Kami ingin menjaga agar proses regenerasi kepemimpinan di HIPMI Papua Barat tetap demokratis, transparan, dan berintegritas. Ini bukan sekadar soal waktu, tapi tentang menghormati mekanisme organisasi dan keadilan bagi semua anggota,” jelasnya.
BPC HIPMI Fakfak berharap Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI segera menindaklanjuti aspirasi ini agar pelaksanaan MUSDA dapat berlangsung dengan tertib, sah, dan melibatkan seluruh cabang secara setara.
“Kami percaya BPP HIPMI akan meninjau kembali jadwal dan mekanisme MUSDA demi kebaikan bersama. HIPMI harus tetap jadi rumah besar pengusaha muda yang menjunjung profesionalitas dan kebersamaan,” pungkas Ali Sagara. (*)
