Pukanews.com, BOGOR – Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui kehadiran Bupati Fakfak Samaun Dahlan dan Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (2/2/2026), di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.
Rakornas yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran kementerian dan lembaga ini dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Forum tersebut menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi kebijakan serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional tahun 2026.
Dalam Rakornas ini, pemerintah pusat menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya pada sektor ketahanan pangan, kedaulatan energi, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana evaluasi pelaksanaan program pemerintah tahun 2025 sekaligus penajaman arah kebijakan daerah agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.
Bupati dan Wakil Bupati Fakfak bersama jajaran Forkopimda mengikuti rangkaian agenda strategis, mulai dari pemaparan kebijakan nasional, arahan Presiden, hingga diskusi lintas sektor yang membahas sinkronisasi program pusat dan daerah.
Kehadiran pimpinan daerah Fakfak dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara tepat dan efektif di tingkat daerah.
Partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam Rakornas Kemendagri 2026 diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Rakornas ini sekaligus menegaskan peran strategis kepala daerah sebagai ujung tombak implementasi program nasional di daerah dengan mengedepankan sinergi, kolaborasi, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
( Alwi )
