PuikaNews.com, Pangkalan Balai – Wakil Bupati Banyuasin, Ir. Netta Indian, S.P., didampingi Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin dalam rangka Penyampaian Jawaban/Penjelasan Bupati Banyuasin terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin, Jumat (3/7).
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Banyuasin menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Banyuasin atas pandangan umum, saran, usul, dan masukan yang telah disampaikan. Menurutnya, seluruh pandangan tersebut merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sekaligus bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Banyuasin atas berbagai masukan, saran, dan pandangan yang telah disampaikan. Seluruhnya merupakan bentuk komitmen bersama dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Netta Indian.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuasin kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Menjawab pandangan dari tujuh fraksi DPRD Kabupaten Banyuasin, Wakil Bupati menjelaskan berbagai langkah strategis yang akan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penggalian potensi sumber-sumber PAD, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Berbagai langkah strategis akan terus kami lakukan, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, penguatan kinerja BUMD, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pengembangan kompetensi ASN sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional dan melayani,” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga terus berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan bebas dari penyimpangan. Upaya tersebut diiringi dengan peningkatan pembangunan di sektor perdagangan, pertanian, perikanan, pariwisata, serta sektor-sektor strategis lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi pandangan fraksi terkait kondisi Jalan Lintas Palembang–Betung yang kerap mengalami kemacetan, Wakil Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Pusat agar penanganan ruas jalan tersebut segera terealisasi.
“Terhadap kondisi Jalan Lintas Palembang–Betung, Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah mengajukan surat usulan perbaikan jalan kepada Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga. Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kami juga telah berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I. Hasilnya, pada Tahun Anggaran 2026 melalui BPJN telah dialokasikan anggaran perbaikan jalan mulai dari depan Arhanud hingga KM 15,” terang Netta Indian.
Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Bupati berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan DPRD dapat terus diperkuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung terwujudnya Banyuasin yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Yokin
