MEDAN. Pukanews.com — Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah (PW IPA) Sumatera Utara kembali menyuarakan desakan mereka agar kasus dugaan suap menyuap dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Batubara diusut tuntas. Desakan ini muncul menyusul pemeriksaan ulang mantan Bupati Batubara, Ir. Zahir M.A.P., oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumatera Utara pada Jumat (17/05/2024) lalu.
Ketua PW IPA Sumut, Mhd. Amril Harahap, didampingi Sekretaris Ahmad Irham Tajhi dan Wakil Ketua I Yusup Ardiansyah, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap lambannya proses hukum dalam kasus ini. “Kapolda Sumatera Utara lemah dalam memproses kasus suap menyuap PPPK di Kabupaten Batubara,” tegas Amril.
Kekecewaan mereka semakin memuncak dengan pembebasan OK. M. Faizal, adik kandung mantan Bupati Batubara yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Februari 2024. “Statusnya sudah tersangka, tiba-tiba sudah bebas dengan dalih penangguhan. Ada apa dengan pihak Kapolda Sumatera Utara?” tanya Amril dengan nada heran.
PW IPA Sumut mengklaim telah menerima laporan pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dirkrimsus Polda Sumut. Laporan setebal 23 halaman tersebut diduga kuat mengarah pada keterlibatan Ir. Zahir M.A.P., mantan Bupati Batubara periode 2018-2023, sebagai aktor utama dalam kasus suap menyuap PPPK ini.
“Segala pihak, termasuk para korban, sangat menunggu tindakan Kapolda Sumut dalam menuntaskan kasus ini,” ujar Amril.
PW IPA Sumut menilai Kapolda Sumatera Utara dan Dirkrimsus lamban dalam menuntaskan kasus ini. Mereka mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan tema “Copot Kapolda Sumatera Utara” di Mabes Polri dan Sumatera Utara pada minggu ini jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Desakan PW IPA Sumut untuk mengusut tuntas kasus suap PPPK Batubara semakin menguat. Mereka menuntut agar Kapolda Sumatera Utara mengambil tindakan tegas dan cepat dalam menangani kasus ini. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, PW IPA Sumut siap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat diselesaikan secara transparan dan adil.
(S.Hadi Purba)
