Simalungun, PukaNews.com — Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Simalungun secara resmi menyatakan sikap tidak akan mendukung dan memenangkan Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS), Bupati Simalungun saat ini, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) November 2024 mendatang.
Sekretaris MPC PP Kabupaten Simalungun, Sabaruddin Sirait, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap kinerja RHS selama hampir empat tahun masa kepemimpinannya. “Roda pemerintahan yang digerakkan Radiapoh H Sinaga dan Zonny Waldi selaku Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan saat proses kampanye sebelum Pilkada 2020 lalu,” ujarnya.
Bupati Simalungun
Salah satu janji kampanye RHS yang paling disoroti adalah program Kartu Sikerja, yang diklaim akan membantu warga Simalungun dalam pemodalan usaha hingga 50 juta rupiah. Namun, hingga kini program tersebut belum terealisasi dan hanya menjadi “mimpi kelam” bagi warga.
PP Simalungun juga menyoroti sejumlah praktik pungutan liar (pungli) terselubung dalam pengangkatan kepala sekolah dan pejabat di lingkungan Pemkab Simalungun. Selain itu, kebijakan RHS yang tidak membayarkan gaji perangkat desa selama empat bulan karena target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum tercapai juga dianggap sebagai bentuk penindasan.
“Adanya pungli terselubung itu jelas masih sampai ke pihak kami, bahwa pengangkatan pejabat dan kepala sekolah masih harus dipungut biaya dan hal itu juga menjadi sorotan anggota DPRD. Pemaksaan kepada Kepala Sekolah untuk membeli buku yang didanai dari anggaran BOS dan dilakukan oleh oknum yang berada di lingkaran Radiapoh H Sinaga menurut kami itu juga merupakan bentuk penindasan serta kejahatan,” kata Sabaruddin Sirait dengan tegas.
Ormas PP Simalungun juga menduga adanya proyek titipan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar RHS kepada setiap kepala desa. Salah satu contohnya adalah pengadaan neon box yang dinilai tidak menunjang kesejahteraan warga.
Selain itu, PP Simalungun juga mengungkapkan kekecewaan terhadap upaya RHS untuk merusak dan melakukan kudeta terhadap Ketua MPC PP Simalungun, Elkananda Shah. “Tindakan itu sangat salah karena Radiapoh H Sinaga menduga bahwa para ketua PAC tersebut tidak memiliki loyalitas tinggi dalam berorganisasi,” pungkas Sirait.
Berdasarkan penilaian dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja RHS dan Zonny Waldi, PP Simalungun dengan tegas menyatakan tidak akan memberikan dukungan lagi kepada mereka dalam Pemilukada 2024. Keputusan ini diambil berdasarkan pengamatan terhadap berbagai kebijakan kontroversial, dugaan praktik korupsi, dan intervensi terhadap organisasi PP Simalungun.
Keputusan PP Simalungun untuk tidak mendukung RHS dalam Pilkada 2024 menjadi pukulan telak bagi sang petahana. Dengan hilangnya dukungan dari ormas besar ini, RHS harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan simpati masyarakat. Sementara itu, PP Simalungun menegaskan akan mencari figur alternatif yang lebih berkomitmen pada kesejahteraan masyarakat Simalungun.
(S. Hadi Puurba)
