JAKARTA, PUKANEWS.COM – Bupati Fakfak Samaun Dahlan melakukan audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta untuk membahas penyelesaian status pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.
Dalam pertemuan yang berlangsung tersebut, Bupati didampingi oleh Asisten I Setda Fakfak Arif H. Rumagesan dan Kepala BKPSDM Achmad Pelu. Audiensi difokuskan pada tiga isu utama terkait kepegawaian non-ASN, Kamis (31/7).
Pertama, penyelesaian status pegawai non-ASN yang telah dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kedua, penanganan bagi pegawai non-ASN yang tidak masuk dalam database, namun telah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketiga, pembahasan mekanisme pengangkatan PPPK paruh waktu.
“Audiensi ini merupakan langkah serius kami untuk memastikan kepastian hukum dan kejelasan status bagi tenaga non-ASN di Fakfak. Mereka telah mengabdi, dan saat ini kami tengah memperjuangkan nasib serta masa depan mereka,” ujar Bupati Samaun Dahlan usai pertemuan.
Pemkab Fakfak berharap hasil audiensi ini dapat mendorong percepatan kebijakan pusat dalam menuntaskan berbagai persoalan tenaga non-ASN di daerah, seiring dengan agenda reformasi birokrasi yang sedang berlangsung.
(IAF) Kabiro Fakfak
