FAKFAK, PAPUA BARAT –PUKANEWS.COM — Proyek pembangunan ruang Unit Gawat Darurat (UGD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak menjadi sorotan publik. Meski telah selesai lebih dari dua tahun lalu dengan anggaran ratusan juta rupiah, bangunan UGD tersebut hingga kini belum bisa difungsikan akibat kerusakan serius pada struktur bangunan.
Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi lantai retak, plafon ambruk, hingga atap nyaris roboh. Dugaan pelanggaran prosedur pun mencuat, setelah muncul informasi bahwa proyek dimulai sebelum kontrak resmi ditandatangani.
Ketua Pemuda Adat Mbaham Matta Fakfak, Siswanto Tigtigweria, menyampaikan kritik keras terhadap proyek tersebut. Ia menilai proyek UGD semestinya menjadi simbol penyelamatan nyawa, bukan justru menyisakan potensi bahaya dan kerugian negara.
“Ini bukan sekadar bangunan rusak, ini soal nyawa masyarakat. Negara tidak boleh tutup mata,” tegas Siswanto, Sabtu (2/8/2025), dikutip dari laman kabarsulsel-indonesia.com.
Siswanto juga mempertanyakan sikap diam dari Dinas Kesehatan, manajemen RSUD Fakfak, dan kontraktor pelaksana. Ia menduga ada praktik tidak transparan yang berujung pada pemborosan anggaran.
“Ini bukan proyek gagal biasa, tapi perampokan uang rakyat. Penegak hukum harus bergerak,” katanya lagi.
Sumber internal menyebut proyek ini menyedot dana besar namun minim pengawasan. Lemahnya kontrol teknis dan publik dianggap sebagai biang rendahnya kualitas hasil pembangunan.
Kondisi ini memaksa masyarakat Fakfak tetap bergantung pada fasilitas darurat seadanya, karena bangunan UGD tidak dapat digunakan sesuai fungsinya.
Kini publik menuntut kejelasan: siapa yang bertanggung jawab? Di mana peran pengawas teknis dan pejabat pembuat komitmen (PPK)? Apakah terdapat indikasi penggelembungan anggaran?
Tanpa transparansi dan akuntabilitas, kasus ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah.
(Tim Investigasi/IAF)
