Pewarta: Imran Alwi. Fuad
PUKANEWS.COM, MANOKWARI — Realisasi anggaran Program Papua Barat Sehat tahun 2026 tercatat sebesar Rp21,73 miliar atau 42,31 persen dari total pagu Rp51,37 miliar. Capaian tersebut menjadi salah satu catatan dalam evaluasi program yang turut membahas layanan rujukan pasien, pembiayaan kesehatan, dan penguatan sistem informasi.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, menyampaikan capaian tersebut dalam evaluasi Program Papua Barat Sehat 2026. Berdasarkan dokumen evaluasi, realisasi anggaran mencapai Rp21.736.823.335 dari total pagu Rp51.376.230.395.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp29,64 miliar antara pagu dan realisasi anggaran. Evaluasi juga mencatat adanya perbedaan antara pagu anggaran dan target serapan yang perlu diklarifikasi agar data perencanaan serta pelaksanaan program tersaji secara konsisten.
Selain anggaran, evaluasi menyoroti pelaksanaan layanan rujukan bagi pasien yang membutuhkan penanganan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan.
Dokumen evaluasi mencatat 379 pasien atau rujukan dalam data program. Dari jumlah tersebut, sebanyak 155 pasien dilaporkan berhasil dirujuk, sembilan mengalami kegagalan rujukan, dan 11 pasien tercatat meninggal dunia.
Data tersebut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan mutu layanan rujukan. Evaluasi merekomendasikan audit terhadap kasus rujukan yang tidak berhasil untuk mengidentifikasi kendala, baik dalam koordinasi antarfasilitas kesehatan, proses administrasi, maupun ketersediaan layanan yang dibutuhkan pasien.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan, sebanyak 238 rute rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan telah dipetakan. Pemetaan ini diharapkan membantu petugas menentukan jalur rujukan dan mendukung koordinasi antarfasilitas kesehatan di Papua Barat.
Penguatan Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) juga menjadi rekomendasi dalam evaluasi tersebut. Integrasi informasi diharapkan memudahkan petugas memperoleh data fasilitas tujuan dan memantau proses rujukan secara lebih terarah.
Selain itu, pelatihan bagi petugas SISRUTE di rumah sakit daerah dinilai perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan sistem dan mendukung kelancaran pelayanan kepada pasien.
Pada aspek pembiayaan kesehatan, evaluasi merekomendasikan audit klaim guna membantu mempercepat pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembenahan administrasi klaim diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pembayaran layanan kesehatan.
Dokumen evaluasi turut mencantumkan target serapan anggaran sebesar Rp58,28 miliar, lebih tinggi dibandingkan pagu Rp51,37 miliar. Perbedaan angka tersebut perlu diklarifikasi oleh pihak terkait untuk memastikan kesesuaian antara target, pagu, dan realisasi anggaran.
Alwan mengatakan, pembenahan pengelolaan anggaran, administrasi pembiayaan, sistem rujukan, serta peningkatan kapasitas petugas diperlukan agar pelaksanaan Program Papua Barat Sehat berjalan lebih efektif.
Perbaikan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi pasien yang membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan. (*)
