Ogan Komering Ilir, PukaNews.com — Kasus perselingkuhan yang melibatkan Rayendra Abadi, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Kasat Pol PP Damkar) Kabupaten Ogan Komering Ilir, terus menjadi sorotan publik. Dua minggu setelah dimutasi ke posisi staf di Kecamatan Mesuji Makmur akibat skandal tersebut, Rayendra kini tertangkap basah masih menggunakan mobil dinas Kasat Pol PP.
Informasi yang diperoleh Pukanews.com dari sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Rayendra masih terlihat mengendarai mobil dinas tersebut, meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai Kasat Pol PP. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang etika dan profesionalisme Rayendra, serta memicu kecurigaan adanya penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara.
Skandal perselingkuhan Rayendra tidak berhenti pada mutasi jabatan. Kasus ini masih terus bergulir di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Sumatera Selatan. Sumber yang dekat dengan kasus ini menyatakan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran serius, baik dari segi moral maupun hukum.
“Ini bukan sekadar masalah pribadi. Ini adalah pelanggaran kode etik dan hukum yang harus ditindak tegas,” ujar sumber tersebut kepada Pukanews.com.
* Mutasi Jabatan: Solusi atau Pelindungan?
Mutasi Rayendra ke posisi staf di Kecamatan Mesuji Makmur dianggap oleh sebagian pihak sebagai upaya pemerintah daerah untuk meredam dampak skandal dan menghindari sorotan publik. Namun, langkah ini justru memicu spekulasi tentang adanya upaya untuk melindungi Rayendra dari konsekuensi hukum yang lebih berat.
Seorang aktivis anti-korupsi lokal yang berbicara kepada Pukanews.com mengungkapkan keprihatinannya. “Mutasi seharusnya bukan menjadi jalan keluar untuk melindungi pejabat yang bermasalah. Justru sebaliknya, kasus ini harus diusut tuntas dan Rayendra harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” tegasnya.
* Sorotan Publik dan Tuntutan Transparansi
Skandal Rayendra Abadi telah menjadi sorotan publik dan memicu tuntutan transparansi dari masyarakat. Publik mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan tidak hanya berhenti pada mutasi jabatan. Mereka menuntut agar Rayendra mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara hukum maupun moral.
(RED)
