Rilis/Editor: Imran Alwi. Fuad
TERNATE PUKANEWS.COM — Cuaca terik kembali menyelimuti wilayah Maluku Utara pada Kamis siang, 27 November 2025 kemarin. Suhu tinggi akibat pengaruh Monsun Australia yang membawa udara kering, ditambah posisi gerak semu matahari yang tengah melintas di atas Indonesia, membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Kondisi ini dirasakan merata, mulai dari Ternate, Tidore, hingga Halmahera.
Namun di tengah panas yang menyengat itu, sebuah momen justru menghadirkan kesejukan berbeda—kesejukan yang tidak datang dari cuaca, tetapi dari peristiwa politik yang jarang terjadi.
Dua figur penting Maluku Utara, Gubernur Sherly Joanda dan Sultan Tidore Husain Alting, terekam dalam satu bingkai foto yang langsung mencuri perhatian publik. Keduanya sebelumnya dikenal sebagai rival politik yang bersaing ketat pada kontestasi Pilkada lalu. Kini, keduanya tampak berdiri berdampingan, tersenyum dan berinteraksi hangat.
Potret sederhana itu menjadi simbol kuat. Di tengah tensi politik yang sebelumnya memanas, gambar tersebut seakan membawa pesan bahwa dinamika telah berubah—bahwa kompetisi sudah berakhir, dan saatnya Maluku Utara melangkah ke babak baru yang lebih damai dan bersatu.
Bagi banyak warga, kehadiran dua tokoh ini dalam satu momen bukan sekadar pertemuan biasa. Ia menjadi penegas bahwa kepentingan daerah lebih besar dari perbedaan politik. Bahwa pembangunan dan persatuan adalah agenda yang harus diprioritaskan bersama.
Kesejukan yang tercipta dari potret itu terasa kontras dengan cuaca yang membakar siang hari. Namun justru di situlah kekuatannya: di tengah terik yang mengeringkan peluh, publik menemukan harapan baru.
Di tengah panas, muncul penenang.
Di balik terik, lahir harapan.
Pertemuan Gubernur Sherly Joanda dan Sultan Tidore Husain Alting menjadi sinyal kuat meredanya ketegangan politik pasca-Pilkada lalu. Meski sempat menjadi rival utama, keduanya kini menunjukkan komitmen bersama untuk stabilitas dan pembangunan Maluku Utara. Momen ini diharapkan mampu meredam polarisasi dan memperkuat kerja sama pemerintah daerah dengan lembaga adat. (*)
