Reporter : Imran Alwi. Fuad
PUKANEWS.COM, Fakfak, Papua Barat — Komandan Kodim 1803/Fakfak, Letkol Inf Lukman Permana, S.E., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus) Tingkat Kabupaten Fakfak Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Winder Tuare, Distrik Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Kamis (15/5/2025).
Mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Peningkatan Produktivitas Pangan dan Energi Daerah yang Didukung oleh Infrastruktur, Iklim Investasi, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Andal, Kondusif, Efektif, dan Efisien Berlandaskan Kearifan Lokal”, kegiatan ini dihadiri sekitar 100 peserta dari unsur pimpinan daerah, TNI-Polri, lembaga yudikatif, tokoh adat, agama, serta para kepala OPD.
Sejumlah pejabat hadir dalam forum ini, di antaranya Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., Wakil Bupati Drs. Donatus Nimbetkendik, M.T., Sekretaris Daerah Drs. Ec. Sulaeman Uswanas, S.E., Dandim 1803/Fakfak Letkol Inf Lukman Permana, Kasrem 182/JO Letkol Inf Eko Handono, Danlanal Fakfak Mayor Laut (P) Haslul Prio, serta sejumlah pejabat lainnya.
Forum Musrenbang ini diselenggarakan sebagai bagian dari proses perencanaan partisipatif untuk menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026, menyusun program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan lokasi prioritas, serta menyelaraskan agenda pembangunan kabupaten dengan kebijakan provinsi dan nasional.
Musrenbang ini juga menjadi sarana klarifikasi dan penajaman usulan program dari tingkat distrik, sesuai mandat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis pembangunan di Fakfak disorot, seperti:
1. Masih rendahnya akses dan kualitas layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial);
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital;
3. Lemahnya pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal secara produktif dan berkelanjutan;
4. Tingginya angka kemiskinan dan prevalensi stunting;
5. Terbatasnya infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah;
6. Kurangnya pelestarian lingkungan hidup dan budaya lokal.
Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Fakfak menetapkan arah pembangunan tahun 2026 melalui sejumlah prioritas strategis, antara lain:
Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
Penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
Peningkatan infrastruktur dasar berbasis mitigasi bencana dan lingkungan;
Peningkatan akses pendidikan, kesehatan, serta pelestarian budaya lokal;
Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan digital.
Dalam aspek kesehatan, Kabupaten Fakfak patut berbangga karena berhasil menempati peringkat keempat dalam kinerja pelaporan konvergensi penanganan stunting tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2024. Puskesmas Degen terpilih sebagai salah satu fasilitas kesehatan terbaik dalam pelaporan tersebut.
Pemerintah Daerah berharap capaian ini dapat ditingkatkan melalui kolaborasi lintas sektor dalam menangani isu stunting secara lebih terintegrasi pada tahun 2025 dan 2026 mendatang.
Di akhir kegiatan, Pemkab Fakfak menyerukan sinergi seluruh perangkat daerah, lembaga, dan elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan visi “Fakfak Membara”—menuju Kabupaten Fakfak yang mandiri, sejahtera, aman, dan berdaya saing, berlandaskan keberagaman.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan dokumen RKPD 2026 dapat disusun secara lebih berkualitas, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan serta aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah pun menghimbau seluruh OPD agar mengikuti seluruh tahapan dengan penuh keseriusan agar proses perencanaan pembangunan benar-benar membawa dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Fakfak.
