SIMALUNGUN, PUKANEWS.COM — Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun kini dalam sorotan tajam. Lembaga Kongres Pemberantasan Korupsi Manipulatif Rakyat Indonesia (KPKM RI) secara resmi melayangkan surat permohonan klarifikasi terkait sejumlah kejanggalan dalam data Pendapatan dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.
Ketua Umum KPKM RI, Hunter D. Samosir, mengungkapkan adanya selisih signifikan yang memerlukan penjelasan terbuka dari pihak BPKPD Simalungun. Salah satu yang paling mencolok adalah angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp113,2 miliar, atau melonjak hingga 566 persen dari target awal.
“Kami ingin memastikan tidak ada potensi penyimpangan. Lonjakan SiLPA yang begitu drastis hingga ratusan miliar ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” tegas Hunter melalui surat bernomor 179/KPKM-RI/IV/2026, Senin (27/4).
Selain masalah SiLPA, KPKM RI juga menyoroti realisasi Transfer Pendapatan Antar Daerah yang melonjak hingga 326,8 persen. Sementara itu, di sisi lain, Retribusi Daerah justru jalan di tempat karena hanya terealisasi sebesar 83,2 persen.
Tak hanya soal pendapatan, kucuran dana Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp7,5 miliar juga tak luput dari pengawasan. Hunter mendesak pemerintah untuk merinci siapa penerima modal tersebut serta apa manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat Simalungun.
“Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan. Setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara sehat. Kami memberikan waktu 14 hari kerja bagi Pemkab untuk memberikan jawaban tertulis beserta dokumen pendukung,” tambahnya.
KPKM RI mengancam akan menempuh langkah hukum melalui permohonan informasi resmi kepada PPID hingga DPRD Simalungun jika surat tersebut diabaikan. Hingga berita ini diturunkan, pihak BPKPD Kabupaten Simalungun belum memberikan keterangan resmi terkait surat permohonan klarifikasi tersebut.
S.Hadi Purba Tambak
