Reporter: Imran Alwi
FAKFAK, PUKANEWS.COM – Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Fakfak tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah kebijakan yang dinilai tidak profesional, mulai dari seleksi ASN/PPPK hingga polemik pelantikan pejabat, dinilai mencoreng citra pemerintah daerah.
BKPSDM di bawah kepemimpinan Achmad Pellu dianggap gagal menjalankan tugas pokoknya, termasuk dalam proses seleksi PPPK 2024. Proses yang semestinya dilakukan satu tahap justru dibuka dua kali, sehingga menimbulkan kebingungan hingga protes ratusan peserta.
Kondisi ini memicu reaksi keras Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan agar BKPSDM tidak membuat kegaduhan dalam urusan seleksi ASN. Bahkan saat pelantikan pejabat eselon II dan III pada 26 Agustus kemarin, Donatus secara terbuka menegur Kepala BKPSDM.
“Jangan ada yang sengaja menjebak bupati saya dalam kerja pemerintahan,” tegas Donatus.
Kisruh pelantikan pejabat sempat memanas setelah beredar daftar sekitar 30 nama yang akan dilantik tanpa sepengetahuan Bupati dan Wakil Bupati. Setelah rapat terbatas, akhirnya hanya sebagian pejabat yang dikukuhkan. Dugaan intervensi dari BKPSDM disebut menjadi pemicu kekacauan tersebut.
Tak hanya soal administrasi, publik juga menyoroti status hukum Achmad Pellu. Pengadilan Tinggi Manokwari menjatuhkan vonis dua bulan penjara karena terbukti melakukan tindak pidana memasuki rumah tanpa izin. Meski sedang kasasi, ia tetap aktif menjabat Kepala BKPSDM.
Sejumlah pihak menilai hal ini memperburuk citra Pemkab Fakfak. Apalagi, disposisi Bupati untuk menonaktifkan Achmad Pellu hingga kini belum dijalankan.
Masyarakat pun mendesak agar Pemkab segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BKPSDM demi menjaga wibawa pemerintah daerah. (*)
