Ekonomi Diprediksi Krisis Saat Lebaran 2025, Pengamat Sarankan Presiden Tunjuk Mendag dan Kepala BKPM yang Kompeten

PukaNews.com, JAKARTA  –  Momentum perayaan Idul Fitri (Lebaran) 2025 diperkirakan tidak akan memberikan dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penurunan angka pemudik, melemahnya daya beli, hingga lesunya pasar modal menjadi indikator kekhawatiran tersebut.

Pengamat Politik Keamanan sekaligus Co Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna, menilai situasi sosial politik dan ekonomi yang tidak menentu menjadi penyebab utama kondisi ini. Ia juga menyoroti kinerja sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di sektor ekonomi yang dianggap kurang cakap dalam mengatasi krisis.

“Merujuk pada Perpres Nomor 139 Tahun 2024, kementerian bidang perekonomian berada di bawah komando Kemenko Perekonomian. Ini termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Pariwisata,” ujar Sutisna kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

Lebih lanjut, Sutisna menyoroti dua nama menteri yang dinilainya perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk segera diganti. Kedua menteri tersebut adalah Menteri Perdagangan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM.

“Dua kementerian ini bersentuhan langsung dengan denyut perekonomian kita,” tegasnya.

Sutisna menyoroti lambannya respons Menteri Perdagangan dalam mengatasi kenaikan harga bahan pokok menjelang dan saat Ramadan hingga Lebaran. Kenaikan harga kebutuhan mendasar ini terus dirasakan masyarakat luas, mulai dari ibu rumah tangga hingga pedagang kecil dan pekerja harian.

“Harga bahan pokok seperti minyak goreng, cabai, bawang, hingga telur terus melonjak. Masyarakat harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dengan anggaran terbatas,” ungkap alumni Universitas Indonesia ini.

Menurutnya, situasi ini sangat dilematis karena pendapatan masyarakat cenderung menurun, sementara harga kebutuhan pokok justru meroket. Menteri Perdagangan dinilai tidak mampu memberikan solusi, bahkan memperburuk masalah krisis ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Selain itu, Sutisna juga menyoroti kinerja Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Ia menilai penunjukan sosok lain untuk posisi ini sangat diperlukan. Sejak peluncuran BPI Danantara, respons pasar cenderung negatif. Bahkan, saat lembaga bentukan Presiden Prabowo ini diluncurkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona merah pada posisi 6.749,60 setelah dibuka pada level 6.803,00. IHSG tercatat merosot 0,78 persen, dengan mayoritas sektor bergerak melemah.

“Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi pelaku pasar dan investor global terkait akuntabilitas Danantara,” kata Sutisna. Pasalnya, Rosan Roeslani menjabat sebagai CEO BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Sutisna menyarankan agar Rosan Roeslani fokus pada BPI Danantara. Ia juga mendorong Presiden Prabowo untuk menunjuk sosok yang lebih kompeten sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM agar dapat menarik investor dan bersinergi dengan Kepala BPI Danantara.

“Presiden Prabowo bisa mempertimbangkan Harvick Hasnul Qolbi, tokoh Nahdlatul Ulama yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Pengalamannya sebagai Wamen tentu membuatnya memahami dinamika pasar dan mampu melakukan mitigasi untuk menstabilkan harga. Beliau juga memiliki jaringan internasional yang luas dan berpotensi menarik investasi,” jelas Sutisna.

Sutisna, yang juga ahli kebijakan publik, menambahkan bahwa Harvick Hasnul Qolbi memiliki rekam jejak yang baik dalam memperkuat peran Indonesia di kancah internasional, terutama di bidang perdagangan, investasi, dan pertanian. Salah satunya terlihat saat kehadirannya di GFFA Berlin pada Februari 2024.

“Oleh karena itu, penting bagi Presiden untuk segera melakukan reshuffle kabinet, terutama menteri-menteri yang dianggap kurang piawai dalam menjalankan Asta Cita. Presiden Prabowo perlu memperhatikan kegaduhan dan kekecewaan masyarakat yang terlihat di media sosial dan berbagai aksi demonstrasi. Reshuffle kabinet sesegera mungkin menjadi salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan publik,” pungkas Sutisna.

[ Muhammad Ichsan ]

Exit mobile version