Jakarta, PukaNews.com — Senator Filep Wamafma menyerukan audit independen terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) BP LNG Tangguh di Bintuni, Papua Barat. Ia menyoroti dugaan ketidaktransparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR yang bersumber dari cost recovery dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Salah satu fokus utama adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Bintuni melalui pendirian empat perusahaan berbendera Subitu: Subitu Karya Busana (SKB), Subitu Inti Konsultan (SIK), Subitu Karya Teknik (SKT), dan Subitu Trans Maritim (STM). Menurut Filep, klaim BP Tangguh tentang keberhasilan program ini tidak sesuai dengan realita di lapangan.
“Saya punya data yang cukup lengkap dan valid terkait Subitu. Ada tiga masalah besar yang bisa saya simpulkan,” ujar Filep saat ditemui media, Selasa (18/6/2024).
Masalah pertama adalah transparansi. Filep mempertanyakan keseimbangan neraca keuangan Subitu dan menduga adanya permainan di balik produksi pakaian SKB. Ia juga menyoroti ketidakjelasan kepemilikan modal, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), audit, jajaran direksi, dan mekanisme pembayaran gaji yang masih disubsidi BP menggunakan DBH Migas.
Masalah kedua adalah akuntabilitas. Filep mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas Subitu dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya. Ia juga menyoroti penggunaan konsultan mahal yang manfaatnya lebih banyak dirasakan konsultan daripada masyarakat Bintuni.
Masalah ketiga adalah kontinuitas. Filep mempertanyakan keberlanjutan operasional kapal-kapal STM dan kinerja Subitu Mart. Ia juga menyoroti ketergantungan PT-PT Subitu pada konsultan selama 9 tahun sejak didirikan.
Filep mendesak dilakukannya audit eksternal independen terhadap pengelolaan dana CSR BP Tangguh, khususnya yang terkait dengan Subitu. Ia juga mendorong penegak hukum, terutama kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memeriksa dan mengaudit penggunaan dana tersebut.
“Semua PT-PT Subitu perlu diaudit dan staf BP yang bertanggung jawab harus diperiksa. Karena baik staf BP yang menjalankan program dan PT-PT Subitu yang didirikan, ini semua menggunakan dana publik yaitu DBH Migas lewat cost recovery, bukan dana pribadi BP,” tegas Filep.
Filep juga menyoroti kesenjangan yang signifikan di Bintuni, seperti masalah air bersih, stunting, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang buruk, angka kemiskinan yang naik, dan minimnya rekrutmen tenaga kerja asli Papua di posisi skilled. Ia menduga adanya korupsi sistemik dan pencucian uang di balik masalah tersebut.
“Sederet masalah ini membuka mata semua orang dan pemerintah bahwa apakah selama bertahun-tahun BP beroperasi, kesejahteraan yang diharapkan itu hanyalah mimpi? Kita patut menduga, mungkinkah ada korupsi sistemik dan pencucian uang di sana,” ungkap Filep.
Filep juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran BP Tangguh. Ia menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan masyarakat Bintuni.
Sorotan Senator Filep Wamafma terhadap program CSR BP Tangguh di Bintuni membuka tabir potensi penyelewengan dana yang merugikan masyarakat setempat. Desakan audit independen dan pemeriksaan oleh penegak hukum menjadi langkah penting untuk mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan bagi masyarakat Bintuni.
Laporan : Jefri Bernardus
