Pukanews.com, Jakarta — Pengamat Timur Tengah sekaligus Ketua Institute of Democracy and Education (IDE) Indonesia Nata Admanas Sutisna menilai kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait Gaza harus ditempatkan dalam kerangka besar politik global dan hukum internasional, bukan dipahami sebagai solusi instan atas konflik yang telah berlangsung puluhan tahun.
Nata merespons laporan Reuters (16/1) yang menyebut Trump mendukung pembentukan pemerintahan teknokratik Palestina untuk mengelola Jalur Gaza pada masa transisi pascaperang, termasuk pembentukan mekanisme internasional yang disebut Board of Peace.
Menurut Nata, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa isu Gaza kembali diarahkan pada stabilitas jangka pendek dan tata kelola administratif.
“Berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB memperlihatkan bahwa persoalan Palestina bukan isu teknis semata. Ia menyangkut hak menentukan nasib sendiri, keadilan internasional, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Karena itu, prosesnya panjang dan tidak bisa dilakukan secara instan,” ujar Nata yang juga dikenal sebagai Peneliti Kopiah.Co.
Pengamat muda sekaligus alumni pelajar di Timur Tenga itu juga menegaskan, berbagai proposal internasional, termasuk yang dikaitkan dengan Trump, sering kali tidak berjalan optimal karena tidak dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh.
“Selama dunia internasional hanya menekankan stabilitas sesaat tanpa keberanian menegakkan hukum internasional secara adil, maka konflik dan krisis kemanusiaan di Gaza akan terus berulang,” katanya.
Dalam konteks regional, Nata juga menyoroti pentingnya kesatuan politik negara-negara Arab. Menurutnya, tanpa konsolidasi sikap di tingkat kawasan, berbagai inisiatif perdamaian akan mudah terfragmentasi oleh kepentingan geopolitik global.
“Bangsa-bangsa Arab perlu keluar dari politik reaktif dan mulai membangun agenda makro politik bersama. Tanpa persatuan, perjuangan Palestina akan terus dilemahkan,” ujarnya.
Nata menekankan bahwa diskursus kebijakan apa pun terkait Gaza tidak boleh mengabaikan realitas kemanusiaan di lapangan. Skala konflik yang terjadi saat ini, kata dia, telah menimbulkan korban dalam jumlah sangat besar serta kehancuran infrastruktur yang masif.
“Kondisi tersebut membuat sebagian besar wilayah Gaza berada dalam situasi yang secara kemanusiaan sudah tidak layak huni. Ini bukan hanya krisis politik, tetapi juga krisis moral dunia internasional,” tegasnya.
Menurut Nata, setiap kebijakan luar negeri, termasuk yang disampaikan Trump, harus diuji dari keberpihakannya pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian jangka panjang.
“Tanpa konsistensi global dan keberanian moral, proposal apa pun hanya akan menjadi dokumen, sementara penderitaan rakyat Palestina terus berlangsung,” tutupnya.
( Muhammad Ichsan )
