PUKANEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menegaskan komitmennya dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui perluasan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Bupati Muba H. M. Toha Tohet, S.H., dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Muba didampingi Sekretaris Daerah Muba Drs. Syafaruddin, M.Si., serta Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba yang diwakili Kepala Bidang Komunikasi Publik Jerry Rinoldi, S.T., bersama perwakilan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).
Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus dimulai dari tingkat bawah, dengan memperkuat potensi daerah dan desa agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun ke depan,” ujar Presiden Prabowo.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan tersebut, Presiden Prabowo juga meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan lembaga ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi kebijakan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan serta pembiayaan keuangan yang mendukung kesejahteraan keluarga.
Dalam Rakornas tersebut, sejumlah program strategis turut menjadi perhatian, di antaranya Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir untuk melindungi pelaku usaha kecil dari jeratan pinjaman berbunga tinggi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pembiayaan sektor prioritas bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, pemerintah juga mendorong program Satu Orang Satu Rekening dan Simpanan Pelajar (Simpel) guna meningkatkan inklusi serta literasi keuangan sejak dini. Dukungan permodalan bagi santri dan pesantren, serta kebijakan penurunan suku bunga kredit bagi perempuan prasejahtera menjadi 8 persen per tahun, turut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan masyarakat.
Menanggapi berbagai kebijakan tersebut, Bupati Muba H. M. Toha Tohet menyambut baik langkah pemerintah pusat dan menyatakan kesiapan Pemkab Muba untuk memperkuat sinergi TPAKD dalam pelaksanaannya di daerah.
“Kami menyambut baik pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Pemkab Muba siap memperkuat sinergi TPAKD di daerah agar program pembiayaan murah, KUR, dan perlindungan dari rentenir benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM, petani, dan masyarakat Muba di desa-desa,” ungkap Bupati Toha.
Menurutnya, perluasan akses keuangan merupakan salah satu langkah penting untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, meningkatkan produktivitas usaha, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan.
Melalui kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga perbankan, dan pemangku kepentingan terkait, Pemkab Muba berkomitmen mendorong kemudahan akses permodalan, memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian kerakyatan, memperluas kesempatan usaha, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
M. Sanjaya
