Pewarta: Imran Alwi. Fuad
PUKANEWS.COM, FAKFAK — Tokoh pemuda sekaligus tokoh adat Kabupaten Fakfak, Ali Sagara, menyoroti manfaat Dana Bagi Hasil (DBH) dari BP LNG Tangguh yang menurutnya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya warga Distrik Kokas dan wilayah sekitarnya.
Sorotan tersebut disampaikan Ali melalui rilis pers kepada wartawan di Fakfak, Papua Barat, Rabu (19/8/2026).
Ali menilai keberadaan DBH dari aktivitas LNG Tangguh semestinya memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang terdampak maupun daerah penghasil.
“Hasil DBH BP LNG Tangguh tak mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Fakfak, terkhusus masyarakat Kokas dan sekitarnya,” ujar Ali.
Menurut dia, masyarakat adat dan masyarakat umum di wilayah Kokas hingga kini belum merasakan manfaat yang dinilainya sebanding dengan potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.
Ali bahkan menegaskan, jika keberadaan perusahaan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, maka masyarakat adat memiliki sikap tegas terhadap keberlanjutan aktivitas perusahaan di wilayah mereka.
“Kami selaku masyarakat adat dan masyarakat umum yang mendiami wilayah ini belum menikmati hasil DBH dari BP LNG Tangguh,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak sampai menjadi pihak yang dirugikan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ali menyebut jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tengah pemanfaatan kekayaan daerah.
Selain persoalan DBH, Ali turut menyoroti kondisi infrastruktur jalan menuju Kokas yang dinilainya masih sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Fakfak.
Ia meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Jika tidak, maka kami tetap menutup jalan sampai aspirasi dijawab tuntas,” tegasnya.
Meski menyampaikan sejumlah kritik dan tuntutan, Ali mengimbau masyarakat tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban, terlebih pernyataan tersebut disampaikan dalam momentum bulan kemerdekaan.
Ia meminta masyarakat tidak mudah terpancing oleh narasi yang berpotensi memperkeruh keadaan.
“Kita masih dalam bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Mari tetap menjaga suasana kondusif,” tandas Ali.
Ali berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang komunikasi dengan masyarakat untuk membahas persoalan DBH, pembangunan infrastruktur, serta berbagai kebutuhan masyarakat Kokas secara terbuka dan konstruktif.
Bagi Ali, momentum kemerdekaan seharusnya menjadi pengingat bahwa pembangunan dan pengelolaan sumber daya daerah harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
