Teks foto; Kadin Kominfo PALI Adi Kurniawan ketika memberikan keterangan terkait Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan, sudah 5 kali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak berdiri 13 Tahun.
PukaNews.com, PALI – Sejak resmi berdiri sebagai Kabupaten baru pada Tahun 2013, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan terus menunjukkan komitmen dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Hingga tahun 2026, PALI tercatat telah 5 kali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Opini WTP merupakan opini tertinggi dari BPK yang artinya laporan keuangan Pemkab PALI disajikan secara wajar, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, dan bebas dari salah saji material.
Pencapaian 5 kali WTP ini menjadi bukti bahwa sejak pemekaran 13 tahun lalu, Pemkab PALI terus berbenah dalam sistem administrasi, perencanaan, hingga pelaporan keuangan.
“Ini hasil kerja keras seluruh OPD, ASN, dan dukungan DPRD PALI. WTP bukan tujuan akhir, tapi ini bukti kita serius kelola uang rakyat dengan benar,” kata Plt Kominfo PALI Adi Kurniawan.
Berdasarkan data yang didapat dari BPKAD PALI, ada 4 kategori Opini BPK serta definisinya sebagai berikut, 1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 3. Opini Tidak Wajar (TW), dan 4. Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
Maka itu, Kabupaten PALI jelas Adi Kurniawan, berdasarkan catatan yang diperoleh dari BPKAD PALI sebagai berikut :
1. LKPD Tahun 2014 – TMP
2. LKPD Tahun 2015 – WDP
3. LKPD Tahun 2016 – WTP
4. LKPD Tahun 2017 – WDP
5. LKPD Tahun 2018 – WTP
6. LKPD Tahun 2019 – WTP
7. LKPD Tahun 2020 – WDP
8. LKPD Tahun 2021 – WTP PSH
9. LKPD Tahun 2022 – WTP PSH
10. LKPD Tahun 2023 – WDP
11. LKPD Tahun 2024 – WDP
12. LKPD Tahun 2025 – WDP
“Hasil kerja keras OPD, ASN, dan dukungan DPRD PALI. WTP paling tidak sudah lima kali diraih,” kata Adi Kurniawan didampingi Ketua PWI PALI Joko Sadewo, SH.
“Yang pasti data yang dikoordinasikan dengan BPKAD saya terima seperti itu hasilnya,” ujarnya yang akan segera berkoordinasi dengan Kepala BPKAD PALI.
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menargetkan WTP berikutnya bisa diraih kembali pada pemeriksaan LKPD 2026.
“Harapannya bukan hanya WTP, tapi manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Uang daerah dipakai untuk kesejahteraan rakyat PALI,” cetus Joko Sadewo.
Dengan 5 kali WTP dalam 13 tahun usia kabupaten, PALI membuktikan diri sebagai daerah pemekaran yang terus tumbuh dan siap bersaing dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
( mbd )
